komisi pemberantasan korupsi (kpk) memeriksa bupati bogor, rachmat yasin, tenntang persentasi suap pada pengurusan izin lokasi pembangunan website pemakaman bukan publik (tpbu).
saya dipanggil dijadikan saksi kasus tertangkap tangannya ketua dprd, kata rachmat saat datang ke gedung kpk jakarta selama selasa sekitar jam 10.30 wib.
saya pernah berkomunikasi alternatif dengan sms, namun tak tentang lahan, jawab rachmat saat ditanya soal hubungannya dengan ketua dprd kabupaten bogor, iyus djuher, yang menjadi tersangka di jumlah tersebut.
rachmat yasin adalah pihak dan menandatangani surat keputusan izin tpbu seluas 100 hektare selama desa antajaya, kecamatan tanjungsari, kabupaten bogor, jawa barat.
Informasi Lainnya:
pada pemeriksaan selama kamis (25/4), wakil bupati bogor, karyawan faturachman, menungkapkan proses pengajuan izin tpbu telah tuntas.
proses pengajuan telah selesai, yang mengajukan pt garindo perkasa, telah banyak sk bupati, telah ada kajian lapangan dan teknis tapi saat sk bupati keluar tetapi banyak tangkap tangan dan menyerahkan biaya, ujarnya.
tapi izin objek wisata tak menunjukkan kepemilikan, maka hanya wilayah saja yang kami tunjukan oleh karenanya tak menyangkut kepemilikan, katanya.
direktur pt garindo, perkasa sentot susilo, mengajukan izin tpbu itu dari kemarin. karyawan menyatakan belum pernah berhadapan serta berkomunikasi melalui perkasa sentot susilo.
kpk menangkap perkasa sentot susilo pada 16 april 2013, ketika memberikan uang rp800 juta pada pegawai dinas pendidikan kabupaten bogor, usep jumeino, pada rest area sentul.
dalam angka ini, kpk sudah menetapkan lima tersangka yaitu iyus djuher, perkasa sentot susilo, usep jumeino, pegawai honorer pada pemkab bogor, listo wely sabu, serta direktur operasional pt garindo perkasa, nana supriatna.