wakil ketua umum dpp partai gerindra fadli zon menungkapkan indonesia mesti tegas bersikap menolak dibukanya kantor perwakilan organisasi papua merdeka (opm) di oxford, inggris, sebab hendak menciderai hubungan indonesia dengan inggris.
pembukaan kantor opm ini bertujuan memenuhi tuntutan kampanye papua merdeka, ujar fadli zon dalam jakarta, sabtu, pada keterangan tertulisnya menanggapi dibukanya kantor perwakilan opm dalam oxford.
menurut dia, sikap pemerintah oxford selama inggris ini jelas mencederai hubungan inggris yang dalam ini terjalin bagus melalui indonesia. separatisme merupakan soal kedaulatan negara. sikap ikut campur inggris dalam keuntungan ini harus ditolak dengan tegas, ujar dia.
ia menegaskan inggris harusnya bijak. mereka serta punya riwayat separatisme panjang melalui irlandia utara juga skotlandia. begitupun ikut serta selama konflik mempertahankan malvinas dengan argentina. indonesia tak sudah ikut campur soal inggris, ujarnya.
Informasi Lainnya:
- Mengenal Pengobatan Alternatif
- Mengenal Pengobatan Alternatif
- Solusi Terapi Alternatif
- Mengenal Pengobatan Alternatif
fadli juga mengingatkan, pada waktu kemarin, inggris memiliki jejak kolonialisme dan panjang. sebuah pendidikan menunjukkan 90 persen negara selama dunia sudah dijajah inggris. demikian pula keterlibatan di invasi irak 10 tahun 2012. jejak berdarah ini harusnya maka cermin mengurus diri sendiri, bukan malah intervensi urusan negara lain, tutur dia.
menurut dia, sikap pemerintah indonesia mesti tegas tolak campur tangan pada wilayah ri. kehormatan juga kedaulatan ri harus ditegakkan.
padahal, ia mengatakan, inggris melalui british petroleum telah mendapat konsesi ladang gas tangguh pada papua dan sejumlah konsesi tambang lain.
walau presiden sby melayani gelar grand cross of bath daripada kerajaan inggris, bukan berarti mesti lembek. banyak ketika dimana kita berkompromi, banyak saat mesti tegas, kata dia.
ia menungkapkan pemerintah inggris sudah baru mengakui nkri atas papua. tapi pembukaan kantor opm dalam oxford, adalah sikap dualisme yang harus ditentang. pemerintah tidak bisa permisif serta defensif. harus banyak diplomasi ofensif agar kepentingan nasional dapat diamankan.